Kamis, 23 Oktober 2014

Komunikasi Politik, Resume full Bab!

Tags

Selamat siang para budiman ,,,, bagai mana apakah anda sudah makan siang,,, ?
   kali ini saya akan membahas tentang Komunikasi politik ,,
Berikut beberapa resume buku yang saya ketik,,,,
          Semoga bermanfaat dan menambah wawasan anda.

                      





DI SUSUN OLEH

MUHAMMAD RENDI
                                           

                                                                              1                                                                                            BAB1
Komunikasi Politik Sebagai Bidang Baru
                Komunikasi politik sebagai studi atau pengetahuan yang muncul pada masa kontenporer. Walaupun sebenarnya peristiwa komuikasi politik telah berlangsung sejak masa perang dunia 1, babi ni akan membahas tentang sejarah, metode yang digunakan dalam komuniasi politik, dan studi yang sudah dilakukan dalam ranah kajian komunikasi politik terutama tradisi keilmuan di dunia Barat seperti Amerika dan Eropa.

A.     LATAR BELAKANG DAN PERKEMBANGAN KOMUNIKASI POLITIK DI AMERIKA
                Salah satu perkembangan di amerika adalah pendekatan yang di sebut perspektif ‘’new rhetoric’’. Pendekatan ini sebenernya berada diantara yang tradisional dan yang eksperiensial, new rhetoric, percaya bahwa hubungan yang stabil dapat di temukan dalam interaksi manusia.
B.     BIDANG KAJIAN KOMUNIKASI POLITIK
                Komunikasi politik sebagai bidang kajian baru pada mulanya barasal dari beberapa studi, seperti studi retorika, análisis proganda, studi tentang perubahan sikap, studi tentang pendapat publik, studi tentang prilaku pemilihan, hubungan pemerintahan dengan media, dan studi teknik kampanye.
C.      METODE STUDI KOMUNIKASI POLITIK
                Sebagai suatu studi yang bersifat lintas disiplin, komunikasi politik mengunakan beberapa metode riset dan teknik dari beberapa bidang studi:
1.       Studi Agregat
2.       Studi kritis ( Cultural Critism)
3.       Studi Analisis ( Content Analysis)
4.       Studi Eksperimental
5.       Studi Ex Posto Facto
6.       Studi Surve

D.     PENDEKATAN  KOMUNIKASI POLITIK
                Komunikasi politik merupakan bidang baru yang bersifat interdisipliner yang berusaha memahami realitas politik sebagai suatu proses komunikasi.
1.       Pendekatan proses
2.       Pendekatan Agenda setting


E.       PENGERTIAN KOMUNIKASI DAN POLITIK
                Definisi yang di kemukakkan oleh Ithiel de Soal Pool, bahwa komunikasi adalah pengalihan informasi untuk memperoleh tangapan. Adapun Shacter (1961) menulis bahwa “komunikasi merupakan mekanisme untuk melaksanakan kekuasaan. “definisi Shacter ini menempatkan komunikasi sebagai unsur kontrol sosial atau untuk mempengaruhi prilaku, keyakinan, sikap terhadap orang lain. Batasan lain di kemukakan oleh Carl Hovland, Irving janis, dan Harold Kelly (1953) mereka menekankan aspek pengaruh dalam mendefenisikan komunikasi, yakni “the process by which an individual (the communicator) transmit stimuli (ussually verbal) to modify the behavior of other individuals (the audience).”
                Pengertian lain di kemukakan oleh Weinstein, dikatakannya “politik adalah orientasi tindakan yang diarahkan pada pemeliharaan dan atau perluasan tindakan lainnya” (Weinstein,1971). Kemudian nimo berusaha merangkum definisi ‘politik’ ini dalam bukunya political communication and public opinion in america,  yakni sebagai kegiatan orang secara kolektif yang mengatur prilaku di bawah kondisi konflik sosial.
F.      PENGERTIAN KOMUNIKASI POLITIK
                Pengertian Komunikasi Politik dapat di mengerti dengan menandingkan makna dua konsep komunikasi dan politik. Jdai komunikasi politik merupakan proses pengalihan pesan, (berupa data, fakta,informasi,atau citra), yang mengandung suatu mksud atau arti, dari pengirim kepada penerima yang melibatkan proses pemaknaan terhadap kekuasaan (power) kewenangan (authorit), kehidupan publik (publik life), pemerintahaan (government), negara (state), konflik dan resolusi ,kebijakan, pengambilan keputusan, dan pembagian,atau alokasi.









                                                                                                  2                                                                              BAB2
Komunikator Politik dan Kepemimpinan Politik
Bagian ini membahas tentang komponen dalam komunikasi politik, yakni komunikator politik.
A.     KOMUNIKATOR POLITIK
Komunikator Politik dapat di kategorikan dalam tiga tipologi 
1.       Politikus
2.       Komunikator Profesional
3.       Aktivis

B.     JURU BICARA ( SPOKES PERSON )
                Juru bicara sering kali di samakan dengan petugas humas, padahal keduanya berada. Juru bicara menjdai komunikator ‘’official’’ atau resmi yang memegang ditunjuk untuk menyampaikan pesan komunikasi, atau menyaring pernyataan presidenta tau perdana mentri atau mentri kepada khalayak atau publik dan media masa.
C.      POLITICAL SPIN DAN SPIN DOCTOR
                Teknik Political spin di lakukan secara cermat dan hati-hati. Teknik spin dyang di lakukan anta lain: timing atau penggunaan waktu yang efektif dan singkat; fakta-fakta yang dipresentasikan sangat selektif; pemlihan kata yang sangat hati-hati dll.
                Spin Doktor ini di butuhkan atau di perlukan dalam pemerintahan sebagai tameng presiden.
D.     KEPEMIMPINAN POLITIK DALAM KOMUNIKASI POLITIK DI INDONESIA
                Kepemimpinan merupakan salah satu wacanan penting yang selalu dibicarakan dalam kaitan dengan hampir segala aspek kehidupan manusia.
                Satu kelompok memandang kepemimpinan itu harus berangkat dari- dan dengan sendirinya tidak bisa dipisahkan dengan—hati/ keyakinan.
1.       Kepemimpinan indonesia
Sejak indonesia merdeka, secara kategori rakyat dan bangsa ini merasakan empat jenis sistem kemasyarakatan: eforia kemerdekaan berdaulat, demokrasi terpimpin, orde baru, dan era revormasi.
2.       Kepemimpinan yang Efektif

                                                                                                   3                                                                               BAB3
Pesan dalam komunikasi Politik: Sound Bite, Bahasa, dan Nonverbal
                Bab ini membahas tentang komunikasi verbal dan non verbal yang digunakan dalam komunikasi politik.
A.     PESAN DALAM KOMUNIKASI POLITIK
                Pesan dalam komunikasi politik di gunakan dalam praktik sejarahnya sebagai peluru  untuk mempengaruhi atau memersuasi komunikan atau khalayak yang menjadi sasaran dalam kegiatan komunikasi politik.
B.     SOUND BITE
                Satu garis kalimat yang diambil dari pidato atau pernyataan yang panjang atau dari seperangkat teks yang dapat digunakan sebagai indikasi dari pesan yang lebih besar.
C.      BAHASA HIPERBOLA POLITIS
                Politis mengunakan bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan dan mengekspresikan ide pikiran dan atau rencana pogramnya.
D.     NONVERBAL DALAM KOMUNIKASI POLITIK DI INDONESIA
                Banyak pihak baru merasa tersengat setelah ada bahasa nonverbal, yaitu kehadiran jutaan rakyat Aceh dalam acara menuntut referéndum di depan masjid baiturahman , banda Aceh.
E.      IMPLIKASI DARI NONVERBAL DALAM KOMUNIKASI POLITIK
                Jika kondisi demikian tetap berlangsung, maka diskrepansi antara semangat demokrasi dan kopetensi demokrasi akan semakin terpisah.
F.      MEMBANGUN DAN BAHAS NONVERBAL YANG PRODUKTIF
                Sudah saatnya elit politik dan media masa menyososialisasikan pentingnya komunikasi verbal sebagai bentuk komunikasi politik yang demokrasi.
G.     PERAN MEDIA MASA
                Bagi media masa, tugas mereka adalah menyosialisasikan pentingnya penyelesaian politik melalui pembicaraan. Media masa di tuntut secara demokratis memeberikan liputanya sebagai representasi opini khalayak yang beragam.



                                                                                                   4                                                                               BAB4
Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik
Bab ini di fokuskan untuk membahas tentang sosialisasi politik, pengertian dan jenis,jenis kegiatannya.
A.     BATASAN SOSIALISASI DAN SOSIALISASI POLITIK
                Sosialisasi politik tidak hanya terjadi pada masa kanak-kanak.  Biasanya memang proses sosialisasi itu berlangsung secara terus-menerus.
Sosialisasi dalam kontes ini disebut Sosialisasi Otoriter, Sosialisasi ekualiter.
B.     SOSIALISASI MASA ANAK-ANAK ( CHILDHOOD SOCIALIZATION )
                Sosialisasi politik memandang dimulai dari masa kecil. Sejak kecil anak-anak sudah di perkenalkan tentang hak milik, hak untuk meminta sesuatu, dan tidak mengangu hak orang lain.
C.      SOSIALISASI MASA DEWASA ( ADULT SOCIALIZATION )
                Proses pembentukan pola prilaku yang di pengaruhi oleh media massa berlanjut pada saat kita beranjak dewasa. Tidak bisa di pungkiri media massa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan pola prilaku masyarakat,
D.     POLA SOSIALISASI
Kategori sosialisasi berdasarkan pendapatan juga berpengaruh terhadap pengunaan media.
E.      PARTISIPASI POLITIK
                Partisipasi politik diartikan sebagai aktivitas warga negara yang bejuan untuk mempengaruhi kebijakan politik. Aktivitas berarti prilaku eksternal yang ditampakkan oleh warga negara melalui tindakan-tindakan voting, petisi, dan sebagainya.




                                                                                                   5                                                                               BAB5
Informasi dan Demokrasi
Bab ini membahas tentang peran informasi dalam sistem demokrasi di amerika dan indonesia.

A.     BELAJAR DARI PEMILIHAN PRESIDEN BILL CLINTON 1996
                Pemilu di amerika serikat yang dilaksanakan tahun 1996 memberikan pelajaran bagi akademik di bidang komunikasi politik di dunia. Saat bill Clinton kembali terpilih sebagai prisiden untuk priode kedua kalinya, dan pemerintahan di pegang oleh pemerintahaan demokrat.

B.     INFORMASI BUKAN FAKTOR PENENTU DEMOKRATISASI
                Dalam teori komunikasi disebut oleh Charles Barger bahwa informasi adalah untuk mengurangi ketidak pastian dalam komunikasi. Dalam konteks ini, informasi tidak lain hanyalah bahan baku yang akan memunculkan harapan yang nantinya menjelma menjadi opini publik yang berusaha mewujudkan harapan itu.

C.      PERAN MEDIA DAN DEMOKRASI DI INDONESIA
                Untuk melihat peran media massa dalam proses ini demokratisasi di indonesia, pertama-tama perlu kita kaji dahulu sejauh mana proses [enyebaran informasi itu telah berkembang di negara ini.
                Suatu sistem yang demokrasi memang memerlukan kopetensi demokrasi pada khalayaknya. Maksudnya ,perlu adanya kemampuan tertentu yang dipunyai warga negara dalam berdemokrasi.








                                                                                                   6                                                                               BAB6
Pers dan Komunikasi Politik di Era Refpormasi
Bab ini membahas tentang peranan pers di indonesia pada masa reformasi setelah orde baru berhasil di gulingkan oleh rakyat di tahun 1998.

A.     PERS MASSA ORDE BARU DAN ORDE REFORMASI
               Sejak reformasi digulirkan akhir mei 1998, kebebasan pers telah mengalami perkembangan yang cukup menarik. Fenomena ini menunjukkan kebenaran asumsi, sensitivitas suatu pemberitaan sangat tergantung pada kondisi sistem politik di mana negara itu berada.
B.     MENGATUR KEKUASAAN BUKAN PERS
Dasar pemikiran tersebut dilatarbelakangi dengan fenomena pers sebagai industria. Dewasa ini pers tidak lagi sekedar sebagai institusi sosial dan politik. Pers telah menjadi lahan bisnis dan tempat orang berusaha.
C.      PEMBATASAN TERHADAP PERS BEBAS
                Kebebasan pers tidak berarti bahwa pers boleh menyebarluaskan fitnah, kabar bohong, dan kebencian. Kebebasan pers tetap di batasi dengan kebenaran dan kemerdekaan orang lain.
D.     MAKNA KEBEBASAN PERS DALAM KOMUNIKASI POLITIK
                Dengan kebebasan pers, pemerintahaan dan rakyat dapat mengetahui berbagai peristiwa atau realitas yang sedang terjadi, maupun berbagai pendapat dan argument yang acap kali saling bertentangan.
                Kebebasan pers juga menjamin semakin terpenuhnya hak masyarakat untuk tahu terhadap berbagai pristiwa yang sedang terjadi.
                Jika kebebasan pers mengalami tekanan, informasi yang muncul di media massa bukan saja tidak transparan, tetapi juga informasi mengenai fakta-fakta itu menjadi tidak lengkap.
                Pada masyarakat kebebasan persnya trhambat, rumor sangat lah subur, ketidak bebasan persa kan memunculkan baik itu rumor yang tidak di sengaja, maupun rumor  yang sengaja di ciptakan orang.
                                                                                                   7                                                                               BAB7
Media Massa dan Proses Politik
Bab ini membahas tentang peran media massa dalam kegiatan politik di Amerika.

A.     MEDIA MASSA DALAM KEHIDUPAN POLITIK NEGARA
                Peran komunikasi massa dalamkehidupan sosial memang sangat luas, tidak saja untuk kampanye dalam rangka komunikasi politik, tetapi seluruh kehidupan manusia moderen tidak terlepas dari media massa.

B.     MEDIA MASSA DAN PROSES POLITIK : SRUDI KASUS PROSES POLITIK DI AMERIKA
                Ada pendapat bahwa media massa televisi khususnya berpengaruh besar bahkan media itulah yang sebenarnya merupakan proses politik.
                Bahkan secara bercanda sering dikatakan, sekarang televisi telah mengeser pemegang kedaulatan. Dalam keseharian yang berkuasa adalah presiden.
                Pendapat lain walaupun mengakui peran media massa pada proses politik, namun lebih percaya pada pengaruh faktor nonmedia sebagai penentu siapa menaang siapa kalah.

C.      BELANJA IKLAN DAN KAMPANYE POLITIK : KASUS GEORGE BUSH DAN KERRY
                Angaran belanja iklan untuk kampanye yang di keluarkan oleh presiden amerika serikat George Bush, dan pesaingnya Senator John Kerry mencapai rekor termahal sepanjang sejarah.
                Mengantisipasi kecurangan dalam kampanye, orang dalam dari partai democrat lebih dini membentuk media Fund untuk memastikan kedua calon bersaing secara kompetitif di udara.




                                                                                                   8                                                                               BAB8
Kekuasaan Media ( Media Power )
Bab ini membahas tentang kekuatan media massa di Indonesia mempengaruhi opini public dan politik yang di jalankan oleh institusi media massa di tanah Air.

A.     PERGESERAN PENGERTIAN ‘POWER’
                ‘’Power  tends to corrupt but absolute power corrupts absolutely’’ demikian istilah lama yang di kemukakan oleh John Emerich Edward Dahberg First Baron Acto 1887 di Inggris. Menurut tokoh yang dikenal dengan lord Actton, manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakannya, apalagi kalau kekuasaan itu absolute pasti akan di salahgunakan.

B.     MEDIA DAN MASYARAKAT
                Melihat media massa sebagi forum untuk mempersentasikan berbagai informasi dan ide-ide kepada khalayak, sehingga memungkinkan terjadi tangapan dan umpan balik.

C.      KETIKA MEDIA MEMILIKI POWER
                Salah satu bentuk media massa yang paling dominan sekarang, tetapi sekaligus memiliki kekhasan adalah media penyiaran, khususnya televisi.

                Di era demokrasi liberal seperti sekarang. Media penyiaran tidak cukup di pandang hanya sebagai kekuatan civil socity yang harus dijamin kebebasannya, namun harus juga di lihat sebagai kekuatan kapitalis, bahkan politik elit tertentu.






                                                                                                   9                                                                               BAB9
Hakikat Kebebasan Pers dan Penguatan Demokrasi
Bab ini membahas tentang kebebasan pers dalam proses demokrasi di tanah air untuk menjelaskan proses terbentuknya nasionalisme di indonesia.

A.     HAKIKAT KEBEBASAN PERS
                Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa di mungkinkan utuk menyampaikan beragam informasi, sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi .

B.     NASIONALISME DAN PROFESIONALISME PERS
                Untuk itu, perlu di kembalikan pada hakikat utama persa tau media massa. Tugas utama pers adalah melakukan jurnalistik, yaitu mencari, mengumpulkan, dan menyampaikan berita. Dalam menjalankan tugasnya secara profesional.

                Jadi nasionalisme bagi wartawan dan media massa adalah mewujudkan profesional dalam kerja atau fungsi jurnalisme mereka.

                Sayangnya, prefesionalisme mewujudkan pemberitaan yang objektif, masih mengalami banyak hambatan. Banyak wartawan dan media yang tak paham terhadap makna objektivitas.


  
                                                                              10                                                                BAB10
Politik dan Budaya popular
Bab ini membahas tentang keterkaitan akan politik dan budaya popular di media massa.

A.     BUDAYA POPULER
                Budaya popular adalah seperangkat ide, perspektif, sikap, gambaran dan fenomena lain, yang menurut konsensus umum berada dalam lingkaran mainstrem ( arus utama) dari budaya yang ada.
B.     POLITIK DALAM BUDAYA POPULER
Media dan budaya popular yang disajikan sebagai komoditas kapitalis, pada akhirnya membangun naratif-naratif budaya popular bagi politik tanah air.


  

                                                                             11                                                                        BAB11
Ekonomi Politik Media dan Kepemilikan Media
Bab ini membahas tentang pengertian ekonomi politik media dan hakikatnya serta kepemilikan media.
A.     HAKIKAT EKONOMI POLITIK MEDIA
                Sistem media mempunyai korelasi terhadap system sosial politik yang berlaku di negara di mana media beroprasi. Kendali politik dan ekonomi ( baca:pasar) selalu menjadi faktor signifikan yang berpengaruh terhadap operasi media.
B.     EKONOMI POLITIK MEDIA: DARI PANDANGAN KLASIK KE KRITIS
                Pada perkembangannya, teori klasik tentang ekonomi politik mengalami pemekaran dan variasi perkembannganya. Srudi ekonomi politik media adalah kajian yang memfokuskan perhatiannya pada penyebab dan konsekuensi ekonomi.
C.      KEPEMILIKAN MEDIA ( MEDIA OWNERSHIP )
                Peter Golding dan Graham Murdock (2000), yang dikenal sebagai teoritis ekonomi politik media, melihat secara berbeda, yang berperan sebagai mesin bisnis pencari keuntungan.
D.     KEPEMILIKAN MEDIA DI INDONESIA
Setelah UU Penyiaran No 32/2002 diberlakukan, ada tiga kategori bisnis media massa yang diakui oleh pemerintah, yakni media swasta nacional, media publik, media local, dan media komunitas.
E.      POLITIK PEMERINTAHAAN TELEVISI SWASTA ; CONTOH KONFLIK KEPENTINGAN KEPEMILIKAN MEDIA TERHADAP POLITIK
                Diantara semua naskah televisi, verita adalah yang paling di control, langsung dari jakarta. Meniru regulasi pada stasiun radio swasta, para jurnalis televisi swasta tidak hanya dilarang memproduksi berita, tetapi juga wajib me-relay diaran TVRI di jakarta.
                Dan pada saat kerusuhan mei, liputan 6 adalah televisi pertama yang menyiarkan bagaimana kejadian penjarahan, tetapi polisi tidak dapat berbuat apapun. Liputan 6 menunjukkan keberanian dalam mengungkap beberapa hal secara apa adannya.



                                                                  12                                                                           BAB12
Komunikasi Politik dan Gander
Bab ini membahas tentang pengertian studi gender dalam komunikasi politik.
A.     KONDISI PEREMPUAN DALAM DUNIA POLITIK
                Politik identik dengan laki-laki. Mitos yang berkembang di masyarakat, perempuan tidak boleh bermain dan berkiprah di ranah politik.
                Usaha untuk memperjuangkan jumlah perempuan duduk di lembaga parlemen dan pemerintahaan, dilakukan agar keterwakilan  jumlah dan suara perempuan seimbang dalam lembaga negara ini.
                Kondisi ini dipicu oleh kuranngya suara perempuan yang terlibat dalam dunia politik untuk bersuara, atau dengan kata lain mempunyai kemampuan komunikasi politik yang kurang.

B.     BUDAYA POLITIK BAGI KAUM PEREMPUAN (FAMALE POLITICAL CULTURE)
                Budaya politik terhadap eksistensi perempuan di ranah politik selama ini belum  memberikan diskursus yang positif. Ini karena posisi dan peran tradicional perempuan di ranah dosmetik lebih megedepan dibandingkan kedudukan dan posisi perempuan di ranah publik apalagi dibidang politik.

C.      KOMUNIKASI POLITIK PEREMPUAN
                Para perempuan calon legislatif, mauoun yang sudah menjadi angota, sekaligus para kepala pemerintahaan daerah, masih kurang mampu dan bisa memanfaatkan peran khalayak politik mereka yang perempuan.

D.     GAMBARAN POLITISI PEREMPUAN DALAM MEDIA
                Seperti yang telah dijelaskan pada bagian di atas, berbagai studi yang dilakukan di amerika dan di indonesia sendiri ( lihat Netty kurniasih, 2010), menunjukkan bahwa persoalan gender dan komunikasi politik adalah persoalaan serius. Masih banyak liputan media massa yang tidak memberikan keuntungan bagi kaum perempuan yang terlibat dalam kepemimpinan politik.

                                                                          13                                                                                   BAB13
Etika Media (Media Ethics): Peran Media dalam Pilkada Indonesia
Bab ini membahas tentang peran dan keterlibatan media massa dalam meliput kegiatan pemilukada di daerah0daerah.
A.     OBJEKTIVITAS MEDIA DALAM PILKADA
                Dari penjelasan McChesney ada dua hal yang bisa di garis bawahi dari persoalan sistem media dan demokratisasi di era neoliberalisme global ini.
                Pertama institusi media pada hakikatnya lebih memikirkan kepentingan ekonomi atau komersialisasi daripada kepentingan politik.
                Kedua karena alasan kepentingan untuk memperoleh keuntungan komersial yang sebesar-besarnya, maka sistem media tidak berpihak secara langsung pada hakikat pendidikan moral dan pendidikan politik yang seharusnya melekat pada sistem media.
B.     PERAN MEDIA DALAM PILKADA
                Ada tiga fungsi media massa yang melekat dalam pekerjaan mereka,yaitu memberikan informasi, memebrikan pendidikan, dan menghibur masyarakat.
                Dalam pelaksanaan pilkada beberapa tahun terakhir ini, media massa di indonesia juga diharapkan memliki peran cukup besar terhadap political empowerment terhadap warga negara di berbagai daerah.
C.      MENGAWASI KEMUNGKINAN PENYIMPANGAN
                Dalam pelksanaan pilkada, ada banyak sekali kemungkinan persoalaan. Kekhawatiran dan ketidakpercayaan terhadap lembaga pelaksanaan, bisa memunculkan ketidak puasaan bahkan persangka-persangka yang ujng-ujungnya bisa memunculkan banyak masalah, yang puncaknya adalah penolakan terhadap hasil pilkada.
D.     IRONI KONDISI IDEAL VERSUS KENYATAAN
Salah satu poin yang harus di perhatikan untuk melakukan civic education
                Ideal nya wartawan mempelajari seluruh ketentuan pilkada. Agar media bias ikut melakukan pendidikan politik dan pengawasan. Ironinya, hingga sekarang masih banyak wartawan dan media yang tidak paham ketentuan dan aturan pilkada, atau bahkan tidak menghiraukan aturan-aturan tersebut.

                                                                                            14                                                                 BAB14
Perang,Jurnalisme dan Komunikasi Politik
Bab ini membahas tentang peran media dalam situasi konflik perang dan terorisme di dunia.

A.     PERANG DAN JOURNALISM OF ATTACHMENT
                Dalam konteks ini, media massa dihadapkan pada pristiwa, kekuatan militer yang sangat besar, yang serba cangih dengan peralatan lengkap dan didukung finansial yang kuat, sedang melakukan gempuran kepada negara, miskin yang sudah diembargo selama 12 tahun.

B.     PERANG, MEDIA, DAN KONSTRUKSI  MEMORI KOLEKTIF
                Menurut para sejarah, abad ke 20 adalah abad peperangan. Mulai dari peraang dunia, dilanjut perang Vietnam dan perang teluk pada akhir abad ke 20 di lanjkutkan dengan konflik-konflik persenjataan yang membangkitkan peristiwa perang di abad ke 21.
               




                                                                                     15                                                                       BAB15
Komunikasi Politik Internasional dan Sistem Informasi Negara-negara di Dunia
Bab ini membahas tentang globalisasi dan komunikasi politik serta trennya di negara-negara di dunia.
A.     PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI DAN GLOBALISASI
                Perkembangan teknologi telah mengubah dunia. Dahulu tak ada orang membayangkan, dunia yang begitu luas akan menjadi desa global.  Semakin nyata perkembangan teknologi komunikasi secara signifikan berimbas keberbagai sector, salah satunya dunia perdagangan.
B.     RUMOR DAN INFORMASI DALAM KONTEKS KOMUNIKASI  INTERNASIONAL
                Munculnya rumor baik itu yang berkaitan dengan kondisi politik, ekonomi, maupun persoalan sosial, tidak hanya muncul dan berpengaruh terhadap perdagangan uang, tetapi juga berbagai aspek lain.
C.      SISTEM  PELAYANAN INFORMASI AMERIKA SERIKAT
                Pemerintahan Amerika Serikat yang moderen dan demokratis, telah lama menerapkan manajemen government public relations secara profesional. Mereka memiliki dinas penerangan atau perss office, yang juga bertindak sebagai juru bicara pemerintah.
D.     SISTEM PELAYANAN INFORMASI INGGRIS
                Di pemerintahan ingris ada banyak pegawai yang punya kemampuan bagus di bidang public relations dan dalam mengirim informasi mereka ini adalah orang-orang yang berpengalaman dan menguasai sistem interaksi antara pemerintah dan media massa.
E.      SISTEM PELAYANAN INFORMASI AUSTRALIA
                Untuk pelayan informasi luar negri, Australia mengandalkan kantor kedutaan dan konsultan. Negara ini tidak mempunyai lembaga khusus seperti British Council. 
F.      SISTEM PELAYANAN INFORMASI JEPANG
Bagi pemerintahaan jepang, untuk menjaga citra negaranya di luar negri, pertama kali yang harus di benahi dan menjadi perhatian mereka adalah bagai mana menjaga citra kami di dalam negri.
G.     SISTEM PELAYANAN INFORMASI DI CINA
Sistem di cina utuk menjaga image terutama untuk iklim investasi adalah menerapkan pelayanan yang efektif dan efesien, dengan sistem yang terpadu, terkordinasi dan prosedur yang sederhana.
                                                                                        16                                                                     BAB16
Humas Pemerintah di Era Demokrasi
Bab ini membahas tentang pemerintahaan humas kelembagaan pemerintahaan dan karakterristiknya.
A.     MENGELOLA INFORMASI PUBLIK
                Dalam era moderen dan kebebasan informasi seperti sekarang ini persaingan antara media menjadi semakin ketat, barbagai elemen sosial saling bersaing memperebut pemerintahan publik. Dalam kondisi demikian, kalangan media menjadi semakin selektif dalam menempatkan isi medianya.
B.     GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS
                Sebuah contoh teoritikal tentang government public relations yg di terapkan secara empiris bisa di lihat dan di pelajari dari apa yang sudah dilakukan negara maju seperti Amerika Serikat.
1.       Communicator apporoach
2.       An Audience Centered Approach

C.      INTERNATIONAL PUBLIC RELATIONS
                Dewasa ini pemerintahan barbagai negara tidak cukup hanya bekerja membangun dan menata ekonominya. Konvergensi public diplomancy dan public relations mensyaratkan bahwa semua komponen bangsa terutama pemerintahan harus berfikir jauh kedepan, dan menyadari semua aspek itu saling berkaitan.
D.     GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS DI BEBERAPA NEGARA
               Hamper sebagian besar Negara maju menempatkan ‘’ komunikasi’’ sebagai sebuah frnomena yang sangat penting. Biasanya mereka memiliki lembaga yang bertangung jawab terhadap komunikasi, agar komunikasi antar rakyat dan pemerintah bisa berjalan lancar, termasuk pula dengan publik di luar negri.
E.      STRATEGI MENJAGA REPUTASI PEMERINTAH
                Salah satu tugas utama humas adalah pada saat terjadinya crisis komunikasi. Setiap petugas humas dituntut jauh hari sebelumnya telah mempersiapkan apa yang di sebut suatu manajemen komunikasi untuk menangani crisis.
                Ketika terjadi kerisis komunikasi tersebut petugas humas mempunyai tangung jawab yang sangat penting untuk menjaga reputasi perusahaan. 


EmoticonEmoticon